Beranda  /  Tata Cara
Layanan Informasi Publik

Tata Cara

Alur layanan informasi publik PPID Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Alur permohonan informasi di PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura

Bagan tata cara permohonan informasi publik di PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura
Ketuk atau klik gambar untuk memperbesar.
Lihat tahapan dalam bentuk teks
  1. Pemohon informasi mengajukan permohonan kepada PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura, secara langsung (meja layanan PPID) atau tidak langsung (website PPID / online form).
  2. PPID melakukan verifikasi data pemohon. Perorangan: KTP/keterangan kependudukan. Badan hukum: KTP, surat kuasa/tugas, dan akta pendirian dari Kemenkumham. Kelompok orang: surat kuasa/tugas, KTP penerima kuasa, dan KTP pemberi kuasa.
  3. Jika berkas lengkap, pemohon menerima tanda terima dan nomor registrasi.
  4. Jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk dilengkapi.

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelangaran

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelangaran

Bagan tata cara permohonan informasi publik di PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura
Ketuk atau klik gambar untuk memperbesar.
Lihat tahapan dalam bentuk teks
  1. Siapkan informasi: lengkapi data dan informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jayapura, yaitu nama dan kontak pelapor (jika bersedia), uraian kejadian secara jelas dan rinci, waktu dan lokasi kejadian, serta bukti pendukung (jika ada).
  2. Isi formulir pengaduan: sampaikan pengaduan melalui formulir pengaduan pada website PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura (https://ppid.poltekkesjayapura.ac.id/#formulir). Penting: jangan mencantumkan email, alamat email, nomor telepon, atau opsi datang langsung. Kanal pengaduan yang ditampilkan hanya melalui formulir website tersebut.
  3. Verifikasi dan tindak lanjut: pengaduan diverifikasi oleh tim yang berwenang, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
  4. Pantau perkembangan: pantau perkembangan penanganan pengaduan melalui mekanisme atau kanal informasi yang tersedia.

Penting untuk diingat: pengaduan disampaikan dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang benar; sampaikan informasi secara jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan; sertakan bukti pendukung apabila tersedia; identitas pelapor dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Layanan Informasi Publik

Bagan tata cara pengajuan keberatan layanan informasi publik
Ketuk atau klik gambar untuk memperbesar.
Lihat tahapan dalam bentuk teks
  1. Dasar pengajuan: pemohon berhak mengajukan keberatan apabila permohonan ditolak, informasi tidak disediakan/ditanggapi, dikenakan biaya tidak wajar, atau penyampaian melebihi batas waktu sesuai Perki No. 1 Tahun 2021.
  2. Langkah 1: pemohon mengajukan permohonan keberatan atas layanan informasi publik.
  3. Langkah 2: pemohon mengisi Formulir Keberatan.
  4. Langkah 3: pemohon menyerahkan Formulir Keberatan beserta kelengkapan berkas kepada Atasan PPID Poltekkes Kemenkes Jayapura.
  5. Langkah 4: Atasan PPID memverifikasi dan menyusun tanggapan atas keberatan (maksimal 30 hari kerja).
  6. Langkah 5: tanggapan Atasan PPID diserahkan kepada pemohon.
  7. Jika sepakat/puas, proses selesai (maksimal 14 hari kerja). Jika tidak sepakat/tidak puas, pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi (Provinsi Papua / Pusat).

Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Diajukan kepada Komisi Informasi

Bagan tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi
Ketuk atau klik gambar untuk memperbesar.
Lihat tahapan dalam bentuk teks
  1. Cara 1, langsung: datang ke kantor Komisi Informasi (Komisi Informasi Provinsi Papua / Komisi Informasi Pusat).
  2. Cara 2, tertulis/online: melalui surat tercatat, email resmi (sekretariat@komisiinformasi.go.id), atau portal website Komisi Informasi (https://komisiinformasi.go.id).
  3. Kelengkapan dokumen: bukti surat permohonan informasi ke badan publik dan tanda terima; bukti jawaban permohonan informasi dan tanda terima (bila ada); bukti pengajuan keberatan kepada atasan PPID badan publik dan tanda terima; bukti jawaban keberatan dari atasan PPID dan tanda terima (bila ada).
  4. Bukti identitas: individu menyertakan KTP/surat keterangan kependudukan; badan hukum menyertakan anggaran dasar/akta pendirian yang disahkan Kemenkumham dan surat kuasa (apabila dikuasakan).
Hubungi Whatsapp kami!
Dengarkan situs ini